KURSUS INTENSIF HUKUM PERBURUHAN ANGKATAN 2

  Harus diakui bahwa pemahaman para pelaku hubungan industrial terhadap UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya masih sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran untuk memahami dari para pelaku hubungan industrial tersebut baik itu pengusaha maupun pekerja/buruh. Akibatnya peraturan yang ada di perusahaan terkadang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Kursus Intensif Hukum Perburuhan...

Read More

Pertumbuhan Listrik Nasional Meningkat 10,1%

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai pertumbuhan kelistrikan nasional Indonesia tiap tahunnya meningkat diperkirakan sekira rata-rata 10,1 per tahun. Dengan rincian 8,6 persen untuk Jawa-Bali dan 13,5 persen untuk luar Jawa-Bali. Sementara kebutuhan energi listrik Nasional pada 2012 sekira 171 terawatt hour (TWh), dan diperkirakan meningkat menjadi sekira 1.075 TWh pada 2031, sehingga kebutuhan tambahan daya nasional sekira 237.020 MW hingga 2031. Serta elastisitas...

Read More

KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN ANGKATAN X

  Energy & Mining Law Institute (EMLI) adalah lembaga riset yang fokus pada permasalahan hukum energi dan pertambangan di Indonesia. EMLI telah melakukan berbagai macam riset terkait dengan pelaksanaan hukum energi dan pertambangan di Indonesia. Selain sebagai lembaga riset, EMLI juga merupakan lembaga penyelenggara pendidikan di bidang hukum energi dan pertambangan dimana hal tersebut merupakan salah satu respon dari permintaan para pelaku usaha yang membutuhkan pemahaman akan hukum...

Read More

Meet, Greet, and Discuss: Update Regulasi dan Kebijakan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Bidang Kehutanan Periode Q2, Q3, Q4 Tahun 2012 dan Q1 Tahun 2013

  Produk hukum berkembang sangat dinamis. Tak terkecuali pada bidang pertambagan dan kehutanan. Larangan ekspor beberapa jenis mineral, ketentuan divestasi saham asing, dan konsep baru penyelenggarraan usaha jasa pertambangan menjadi permasalahan hangat pada akhir tahun lalu. Dihapuskannya beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait Wilayah Pertambangan oleh MK juga akan menjadi isu menarik lainnya ditengah-tengah aktifitas bisnis pertambangan....

Read More

Meet, Greet, and Discuss: Update Regulasi dan Kebijakan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Bidang Kehutanan Periode Q2, Q3, Q4 Tahun 2012 dan Q1 Tahun 2013

  Produk hukum berkembang sangat dinamis. Tak terkecuali pada bidang pertambagan dan kehutanan. Larangan ekspor beberapa jenis mineral, ketentuan divestasi saham asing, dan konsep baru penyelenggarraan usaha jasa pertambangan menjadi permasalahan hangat pada akhir tahun lalu. Dihapuskannya beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait Wilayah Pertambangan oleh MK juga akan menjadi isu menarik lainnya ditengah-tengah aktifitas bisnis pertambangan....

Read More

Total E&P Komit Kelola Blok Mahakam Sampai 2017

JAKARTA - Total E&P Indonesie (TEPI) optimistis untuk terus mengelola Blok Mahakam, di mana kontrak TEPI untuk mengelola blok tersebut baru akan habis pada 2017 mendatang. "Kami ready, kami akan tunjukan perfomance kita, yang jelas kami optimistis untuk terus kelola Blok Mahakam," ujar VP Coordination Total E&P Indonesie Yoseph Gunawan, usai acara penandatanganan kontrak pengeboran antara Total E&P dengan Apexindo Pratama Duta, di Gedung WTC II, Jakarta, Senin (18/2/2013). Yoseph menuturkan,...

Read More

Hiswana Migas Minta Gaikindo Dukung Program Konversi ke BBG

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan berbagai aspek. Untuk itu, dia meminta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memproduksi mobil yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) guna mendukung program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG. "Harus ada kendaraan yang...

Read More

PLN Dilarang Gunakan Pembangkit Listrik dari China

JAKARTA - PT PLN (Persero) mendapat peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak lagi melakukan inefisiensi dengan menggunakan pembangkit listrik yang berasal dari negeri China. Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon menuturkan, saat ini PLN perlu melakukan klarifikasi pembangkit yang dioperasikan, juga memastikan pembangkit tersebut tidak menyewa dari China, karena perseroan sebenarnya bisa memaksimalkan proyek pembangunan tenaga listrik sendiri. "Ini perlu klarifikasi dan kita...

Read More

Pemerintah Segera Keluarkan Permen Aturan Penggunaan Gas

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur alokasi di beberapa sistem gas terapung atau Regasifikasi Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). "Permen ESDM tersebut akan mulai berlaku pada tahun ini. Namun, untuk masalah harga masih harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Pasalnya, banyak pabrik pupuk yang belum bisa menyerap alokasi gas," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM A Edy...

Read More

Penandatangan Renegosiasi Kontrak PT Weda Bay Nickel Ditunda

Jakarta-TAMBANG. Rencana penandatangan berita acara renegosiasi Kontrak Karya (KK) antara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Thamrin Sihite dengan PT Weda Bay Nickel, yang akan digelar pada pagi hari ini, Senin 4 Febuari 2013 ditunda. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi terkait dengan penundaan penandatangan renegosiasi KK tersebut. Menurut informasi yang Majalah TAMBANG terima, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswo Utomo, akan menggelar jumpa pers terkait dengan penundaan penandatangan renegosiasi KK. Kegiatan penandatangan renegosiasi KK tersebut, merupakan...

Read More