Kursus Intensif Hukum Kelistrikan – EMLI Training

  Seiring tingginya kebutuhan listrik, alokasi budget pemerintah untuk pengembangan Kelistrikan Nasional terus meningkat per tahunnya. Mengacu UU Kelistrikan No.30/2009, penyediaan listrik kebutuhan publik merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, diselenggarakan oleh BUMN yang ditunjuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun, sepanjang tidak merugikan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta, koperasi dan badan usaha lainnya untuk berkontribusi...

Read More

MEET, GREET,AND DISCUSS | TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA PERDIRJEN NO.644/2013

Pada tanggal 21 Maret 2013 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Perdirjen No. 644/2013sebagai perubahan atas Perdirjen No. 999/2011 yang mengatur tentang Tara Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara. Peraturan baru ini diantaranya mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi terkait dengan kegiatan transaksi penjualan yang harus mengikuti HPB setelah dikurangi harga penyesuaian tertentu. Peraturan tersebut juga mengatur...

Read More

ESDM akan Siapkan SPBG di Tengah Laut

JAKARTA - Kebijakan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) harus dilakukan secara menyeluruh. Saat ini, Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan pemanfaatan bahan bakar gas (LNG/CNG) untuk kapal operasi migas dan kapal laut non perintis. Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro mengungkapkan, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan PT Biro Klasifikasi Indonesia serta SKK Migas, telah membentuk tim yang akan menangani hal ini. Jika terwujud, maka penghematan bahan bakar ini...

Read More

Cegah Overkuota LPG, Peraturan Distribusi Direvisi

  JAKARTA - Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya overkuota LPG subsidi dengan ukuran tabung tiga kilogram (kg). Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Umi Asngadah menjelaskan, volume penggunaan LPG subsidi yaitu tabung tiga kg terus mengalami peningkatan dan cenderung overkuota. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk lebih memperjelas...

Read More

LEGAL PROFESSIONAL PREPARATION COURSE

Kemampuan dan daya saing seorang sarjana hukum sebagai legal professional berasal dari pengalaman praktis yang komprehensif. Sayangnya, kebanyakan sarjana hukum tidak memiliki hal ini karena dunia hukum praktis relatif berbeda dengan akademis sebagaimana yang diajarkan di kampus dulu. Akibatnya, banyak sarjana hukum tidak memiliki daya saing dan kemampuan bekerja yang baik dalam menghadapi dunia kerja. Legal Professional Preparation Course (LPPC) diadakan untuk mempersiapkan para sarjana hukum...

Read More

Legal Professional Preparation Course | Jakarta, 22–25 April 2013

Kemampuan dan daya saing seorang sarjana hukum sebagai legal professional berasal dari pengalaman praktis yang komprehensif. Sayangnya, kebanyakan sarjana hukum tidak memiliki hal ini karena dunia hukum praktis relatif berbeda dengan akademis sebagaimana yang diajarkan di kampus dulu. Akibatnya, banyak sarjana hukum tidak memiliki daya saing dan kemampuan bekerja yang baik dalam menghadapi dunia kerja. Legal Professional Preparation Course (LPPC) diadakan untuk mempersiapkan para sarjana hukum...

Read More