Kursus Intensif Hukum Properti | 11–13 Februari 2014

Website | Download Brosur | Register | Contact Us Seiring dengan perkembangan penduduk di Indonesia kebutuhan akan properti pun semakin besar, atas dasar itulah para pelaku usaha properti maupun para pekerja di bidang properti selayaknya memahami seluk beluk Hukum Properti.Pembahasan mengenai Hukum Properti tentunya tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan “tanah” dan “bangunan”. Maka aspek teori yang melingkupi Undang Undang Pokok Agraria, Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia,...

Read More

Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas IV | 11–13 Maret 2014

Website | Download Brosur | Register | Contact Us Indonesia sepakat bahwa minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan umum. Hal yang demikianlah yang menjadi dasar filosofis diaturnya kegiatan pengelolaan migas...

Read More

KIHP Advance Class : Letter of Credit (LC) & SKBDN | 25–26 Februari 2014

Website | Download Brosur | Register | Contact Us Memasuki era global, bisnis berkembang dengan sangat cepat. Aktifitas ekspor dan impor barang serta jual beli di area lokal semakin meningkat. Begitu pun instrumen pambayaran yang digunakan dalam bisnis menjadi sangat bervariatif. Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah salah satu jenis metode yang secara luas diterima menjadi alternatif pembayaran. L/C sering digunakan dalam transksi kegiatan ekspor-impor...

Read More

KIHP Advance Class : Mining Service Agreement (Usaha Jasa Pertambangan)

Website | Download Brosur | Register | Contact Us Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 (Permen 24/2012) tidak secara signifikan mengubah model hubungan kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dan kontraktor yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009 (Permen 28/2009). Seperti yang diketahui, Permen 28/2009 telah mengubah konsep dasar kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dengan kontraktor yang lazim dipraktekan oleh para pelaku usaha pertambangan...

Read More

Kursus Intensif Hukum Kelistrikan III | 25–26 Februari 2014

Website | Download Brosur | Register | Contact Us Seiring tingginya kebutuhan listrik, alokasi budget pemerintah untuk pengembangan Kelistrikan Nasional terus meningkat per tahunnya. Mengacu UU Kelistrikan No.30/2009, penyediaan listrik kebutuhan publik merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, diselenggarakan oleh BUMN yang ditunjuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun, sepanjang tidak merugikan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta, koperasi...

Read More