PLN Dilarang Gunakan Pembangkit Listrik dari China

JAKARTA - PT PLN (Persero) mendapat peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak lagi melakukan inefisiensi dengan menggunakan pembangkit listrik yang berasal dari negeri China.

Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon menuturkan, saat ini PLN perlu melakukan klarifikasi pembangkit yang dioperasikan, juga memastikan pembangkit tersebut tidak menyewa dari China, karena perseroan sebenarnya bisa memaksimalkan proyek pembangunan tenaga listrik sendiri.

"Ini perlu klarifikasi dan kita ingin tanyakan mengenai hal tersebut. Apakah memang benar adanya," ujar Effendi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Dia menuturkan, yang telah terjadi pada agar tidak terulang kembali, karena inefisiensi yang dilakukan pada institusi negara pasti berpengaruh pada penerimaan negara yang akan merugikan negaranya.

"Ini berkaitan dengan penerimaan negara. Jadi saya harap mengidentifikasi mengenai kerugian negara," tutupnya.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Read More

Pemerintah Segera Keluarkan Permen Aturan Penggunaan Gas

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur alokasi di beberapa sistem gas terapung atau Regasifikasi Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

"Permen ESDM tersebut akan mulai berlaku pada tahun ini. Namun, untuk masalah harga masih harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Pasalnya, banyak pabrik pupuk yang belum bisa menyerap alokasi gas," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM A Edy Hermantoro, di Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Edy menambahkan, pemerintah sudah menetapkan alokasi gas alam cair Liquidfied Natural Gas (LNG) untuk pasokan domestik dari kilang Tangguh dan Bontang.

"LNG ini akan dipasok melalui beberapa FSRU dan pabrik pupuk yang akan berlaku mulai tahun ini," tambahnya.

Edy menambahkan, pada dasarnya, pihaknya sudah mengusulkan alokasi gas domestik itu untuk beberapa FSRU.

"Apabila ada kelebihan pasokan gas yang tidak terserap maka akan dialihkan ke FSRU Jawa Barat untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PLN karena masih kekurangan pasokan gas," tandasnya.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Read More

Penandatangan Renegosiasi Kontrak PT Weda Bay Nickel Ditunda

Jakarta-TAMBANG. Rencana penandatangan berita acara renegosiasi Kontrak Karya (KK) antara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Thamrin Sihite dengan PT Weda Bay Nickel, yang akan digelar pada pagi hari ini, Senin 4 Febuari 2013 ditunda.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi terkait dengan penundaan penandatangan renegosiasi KK tersebut.

Menurut informasi yang Majalah TAMBANG terima, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswo Utomo, akan menggelar jumpa pers terkait dengan penundaan penandatangan renegosiasi KK.

Kegiatan penandatangan renegosiasi KK tersebut, merupakan penandatangan pertama, sejak kewajiban Renegosiasi kontrak itu didengungkan sebagai bentuk penyesuaian amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun, beberapa hal yang direnegosiasi diantaranya, luas wilayah dan penerimaan negara, termasuk besar royalti pertambangan dan divestasi.

PT Weda Bay Nickel sendiri dimiliki oleh PT (Persero) Aneka Tambang Tbk. (ANTAM) dengan kepemilikan saham 10% dan Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd. (Strand) sebanyak 90%.

Strand sendiri dimiliki oleh ERAMET S.A. dengan kepemilikan saham 66,6% , Mitsubishi Corporation 30% dan PAMCO 3,4%.

Berdasarkan Kontrak Karya yang dimilikinya, PT Weda Bay Nickel merupakan perusahaan yang mengembangkan sebuah tambang nikel dan kobalt, serta proyek pengolahan hidrometalurgi kelas dunia di kepulauan Halmahera, yang berada di Provinsi Maluku Utara.

Selain PT Weda Bay Nickel, Kementerian ESDM di 2013 mengaku akan melakukan penandatangan komitmen renegosiasi kontrak kepada 9 perusahaan tambang Minerba.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Read More

Hampir 4.000 Rumah di Bontang Gunakan Gas Kota

JAKARTA – Pemerintah menyebut 3.960 rumah di kelurahan Gunung Elai dan Api-Api Kota Bontang bisa menikmati jaringan gas kota. Pembangunan gas kota ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp50 miliar.

”Peresmian penyambungan gas bumi melalui pipa untuk 3.960 SR di dua kampung yang dibangun pemerintah merupakan salah satu milestone yang sangat berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membangun infrastruktur secara bertahap untuk menyediakan gas kepada masyarakat terutama rumah tangga,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo dikutip situs resmi ESDM Kamis (30/1/2013).

Menurut Susilo, program ini sangat penting dalam upaya Pemerintah mengurangi konsumsi subsidi BBM melalui diversifikasi energi. Pasalnya pemerintah memenuhi kebutuhan minyak dengan impor minyak mentah.

"Jaringan gas bumi untuk sektor rumah tangga di Kota Bontang dibangun menggunakan dana APBN sebesar Rp50 miliar. Program ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam mengimplementasikan diversifikasi energi sekaligus untuk memenuhi target pembangunan jaringan gas kota sesuai roadmap yang ada," tambahnya.

Sebagai informasi, dengan teralirinya dua kelurahan di Kabupaten Bontang ini melengkapi jaringan gas kota yang telah ada. Sejak tahun 2009-2012 pemerintah telah membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 57.000 sambungan yaitu Palembang 3.311 sambungan rumah (SR), Surabaya 2.900 SR, Sidoarjo 8.647 SR, Depok 4.000 SR, Tarakan 3.666 SR, Bekasi 4.628 SR, Bontang 3.960 SR, Sengkang 4.172 SR, Rusun Jabodetabek 5.234 SR, Prabumulih 4.650 SR, Jambi 4.000 SR, Bogor 4.000 SR dan Cirebon 4.000 SR.

Kebutuhan gas untuk 3.960 rumah tangga tersebut akan dipasok oleh Total E&P dan Inpex Coorporation melalui KKS Mahakam kepada PT Bontang Migas dan Energi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Read More

Cuaca Ekstrem Buat Pengiriman Tambang Terhambat

JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini membuat pengiriman pasokan barang tambang ke konsumen terhambat.

Ketua Umum Perhapi Achmad Ardianto mengatakan, cuaca ekstrem bisa mengakibatkan transportasi terhambat. Dunia penambangan juga bernasib sama sehingga merusak rencana produksi yang ada.

"Sehingga supply demand perusahaan tambang yang sudah ada perencanaan yang baik terhambat," kata Achmad, di Gedung Aneka Tambang, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Achmad mengungkapkan, terhambatnya produksi akibat cuaca ekstrem akan berdampak pada berkurangnya pemasukan perusahaan dan berpengaruh pada laporan keuangan di akhir tahun. Meski begitu, Achmad enggan menyebut penurunan karena laporan keuangan ini.

"Belum bisa dilihat karena terkait laporan akhir tahun, bisa saja terjadi seperti spot kontrak idle cost (biaya kontrak yang menunggu) jadi sudah dikeluarkan tidak ada pemasukan," ungkap Achmad.

Menurut Achmad, konsumen barang tambang batu jenis batu bara biasanya akan menambah stok untuk mengatasi cuaca eksterm yang mengganggu pengiriman seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"PLTU di Indonesia karena cuaca ekstrem melakukan stok lebih apalagi pengaruh penjualan energi mereka," tutup Achmad

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Read More