Energy & Mining Law Institute (EMLI) adalah lembaga riset yang fokus pada permasalahan hukum energi dan pertambangan di Indonesia. EMLI telah melakukan berbagai macam riset terkait dengan pelaksanaan hukum energi dan pertambangan di Indonesia. Selain sebagai lembaga riset, EMLI juga merupakan lembaga penyelenggara pendidikan di bidang hukum energi dan pertambangan dimana hal tersebut merupakan salah satu respon dari permintaan para pelaku usaha yang membutuhkan pemahaman akan hukum energi dan pertambangan di Indonesia secara komprehensif.
Salah satu pendidikan yang diselenggarakan oleh EMLI adalah Kursus Intensif Hukum Pertambangan (KIHP). KIHP adalah kursus yang menyajikan materi hukum pertambangan di Indonesia secara lengkap dan mendetail dengan pembicara-pembicara yang ahli dibidangnya. Sejak berdiri pada Mei 2011 EMLI telah berhasil menyelenggarakan 9 (sembilan) kali KIHP dan telah memiliki alumni kurang lebih 400 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Program yang merupakan perpaduan antara paparan peraturan perundang-undangan (regulatory review) dan aspek praktis dari hukum yang berkaitan dengan hukum pertambangan, sehingga kombinasi yang unik ini diharapkan mampu memberikan tidak saja pengetahuan (knowledge), namun juga keterampilan (knowhow) bagi peserta ajar.
TARGET PESERTA
- Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang
- Perusahaan trading
- Legal staff
- Legal manager
- Manager operasional
- Manager keuangan
- Lawyer
- Konsultan
- Lembaga pemerintah
- Penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan
- Akademisi
- Mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di bidang pertambangan
- Pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
MATERI KURSUS
- Pengantar Hukum Pertambangan
- Lingkungan dan Community Development
- Sengketa Pidana, Perdata dan TUN dalam Bisnis Pertambangan
- Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Patokan Batubara (HPB)
- Coal Shipment and Logistics
- Kewajiban Financial Industri Tambang
- Merger dan Akuisisi berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pertambangan dan Kehutanan
- Hukum Agraria dan Pertambangan
- Legal Due Diligence (LDD) untuk Industri Pertambangan
- Anatomi Proyek Pertambangan dan Penyusunan Kontrak di Bidang Pertambangan
INVESTASI
Rp6.000.000,- /orang
Sampai tanggal 13 Maret 2013
6.500.000,- /orang
Setelah tanggal 13 Maret 2013
Biaya sudah termasuk :
Lunch, 2x Coffee Break, Seminar Kit, Double Sertifikat, Flashdisk.
INFORMASI DAN REGISTRASI
Office Line
021 5290 1485
Yazid
021 5133 1956
Adit
0857 1603 3921
Linda
0813 1981 2190
Produk hukum berkembang sangat dinamis. Tak terkecuali pada bidang pertambagan dan kehutanan. Larangan ekspor beberapa jenis mineral, ketentuan divestasi saham asing, dan konsep baru penyelenggarraan usaha jasa pertambangan menjadi permasalahan hangat pada akhir tahun lalu. Dihapuskannya beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait Wilayah Pertambangan oleh MK juga akan menjadi isu menarik lainnya ditengah-tengah aktifitas bisnis pertambangan. Selain itu, aktifitas usaha pertambangan juga tidak bisa lepas dengan kebijakan pada sektor kehutanan. Mekanisme peroleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi fokus tersendiri bagi para pelaku usaha pertambangan.
JAKARTA - Total E&P Indonesie (TEPI) optimistis untuk terus mengelola Blok Mahakam, di mana kontrak TEPI untuk mengelola blok tersebut baru akan habis pada 2017 mendatang.
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan berbagai aspek.
