Rabu, 15 Mei 2013

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan XI

Energy & Mining Law Institute (EMLI) adalah lembaga riset yang fokus pada permasalahan hukum energi dan pertambangan di Indonesia. EMLI telah melakukan berbagai macam riset terkait dengan pelaksanaan hukum energi dan pertambangan di Indonesia. Selain sebagai lembaga riset, EMLI juga merupakan lembaga penyelenggara pendidikan di bidang hukum energi dan pertambangan dimana hal tersebut merupakan salah satu respon dari permintaan para pelaku usaha yang membutuhkan pemahaman akan hukum energi dan pertambangan di Indonesia secara komprehensif.

Salah satu pendidikan yang diselenggarakan oleh EMLI adalah Kursus Intensif Hukum Pertambangan (KIHP). KIHP adalah kursus yang menyajikan materi hukum pertambangan di Indonesia secara lengkap dan mendetail dengan pembicara-pembicara yang ahli dibidangnya. Sejak berdiri pada Mei 2011 EMLI telah berhasil menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali KIHP dan telah memiliki alumni kurang lebih 500 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Program yang merupakan perpaduan antara paparan peraturan perundang-undangan (regulatory review) dan aspek praktis dari hukum yang berkaitan dengan hukum pertambangan, sehingga kombinasi yang unik ini diharapkan mampu memberikan tidak saja pengetahuan (knowledge), namun juga keterampilan (knowhow) bagi peserta ajar.


SIAPA YANG HARUS HADIR ?

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri batubara atau pihak-pihak lain yang memiliki minat dalam hukum pertambangan di Indonesia, antara lain:

  • Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang
  • Perusahaan trading
  • Legal staff
  • Legal manager
  • Manager operasional
  • Manager keuangan
  • Lawyer
  • Konsultan
  • Lembaga pemerintah
  • Penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan
  • Akademisi
  • Mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di bidang pertambangan
  • Pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota

PEMBICARA
  • Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum | Pelaksana Bag. Hukum Ditjen Minerba KESDM
  • Ir. Syawaluddin Lubis, M.T. | Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba KESDM
  • Rizky Dwinanto | Partner of Adisuryo Prasetio & Co Law firm
  • Singgih Widagdo | Praktisi Pertambangan
  • FX. Sugiyanto | Maritime Law & Marine Insurance Consultant
  • Zeti Arina | Tax Consultant at Artha Raya Consult
  • Prof. Felix Oentoeng Subagjo | Pakar Hukum Perseroan Terbatas
  • Ir. Hudoyo, MM | Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kemenhut
  • Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. | Penulis buku Hukum
  • Dendi Adisuryo | ALB Asia Leading Lawyer on Natural Resources


DOWNLOAD BROSUR
Brosur Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan XI


MATERI

  • Pengantar Hukum Pertambangan
  • Lingkungan dan Community Development
  • Sengketa Pidana, Perdata dan TUN dalam Bisnis Pertambangan
  • Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Patokan Batubara (HPB)
  • Coal Shipment and Logistics
  • Kewajiban Financial Industri Tambang
  • Merger dan Akuisisi berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Pertambangan dan Kehutanan
  • Hukum Agraria dan Pertambangan
  • Legal Due Diligence (LDD) untuk Industri Pertambangan
  • Anatomi Proyek Pertambangan dan Penyusunan Kontrak di Bidang Pertambangan


INVESTASI

Rp 6.000.000,- /orang (Setelah 18 Juni 2013)

Rp 6.500.000,- /orang (Sebelum 18 Juni 2013)



WAKTU DAN TEMPAT

Selasa-Kamis, 25-27 Juni 2013
The Akmani Hotel

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91
Sawah Besar - Jakarta Pusat 10350



INFORMASI DAN REGISTRASI

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan XI
Office Line
021 5312 6623

Angger
0888 0855 5856

Gita

0878 7596 4848

Linda
0813 1981 2190

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan XI Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan XI Lihat profil LinkedIn EMLI Training

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Angkatan XI

MEDIA PARTNER

ASPINDO Image MIKomunitas Image PERADI Image InfoSeminar21.com Image

ORGANIZER

EMLI Training

EMLI Training, Setiabudi Building 2, 6th Floor, suite 605 C, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12950

Selasa, 14 Mei 2013

KIHP Advance Class : Mining Service Agreement

Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 (Permen 24/2012) tidak secara signifikan mengubah model hubungan kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dan kontraktor yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009 (Permen 28/2009). Seperti yang diketahui, Permen 28/2009 telah mengubah konsep dasar kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dengan kontraktor yang lazim dipraktekan oleh para pelaku usaha pertambangan pada saat itu. Adapun yang dimaksud dengan perubahan konsep kerjasama yang diatur dalam Permen 28/2009 tersebut adalah:

  • Kegiatan inti pertambangan harus dikerjakan sendiri oleh perusahaan pemegang konsesi pertambangan;
  • Dalam kerjasama operasi pertambangan tidak diperbolehkan adanya uang/pembayaran dari kontraktor kepada pemegang konsesi pertambangan;
  • Pengutamaan jasa pertambangan lokal dan nasional;
  • Batasan pelibatan anak perusahaan/afiliasi sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan.

Permen 24/2012 memperjelas klasifikasi kegiatan pertambangan yang dapat dikerja-samakan oleh pemegang konsesi dengan para kontraktor. Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class (KIHP Advance Class) ini akan menyegarkan kembali pemahaman tentang Permen 28/2009 dan perubahannya di Permen 24/2012. Disini para peserta juga akan mendapatkan materi tentang penyusunan kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan dan pemaparan materi tentang dampak perubahan nilai pajak yang harus dibayar setelah model kerja sama yang diatur dalam peraturan tersebut dipraktekkan.


SIAPA YANG HARUS HADIR ?
Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri batubara atau pihak-pihak lain yang memilki minat dalam hukum pertambangan di Indonesia, antara lain:

  • Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang
  • Perusahaan trading
  • Legal staff
  • Legal manager
  • Manager operasional
  • Manager keuangan
  • Lawyer
  • Konsultan
  • Lembaga pemerintah
  • Penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan
  • Akademisi
  • Mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di bidang pertambangan
  • Pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
PEMBICARA
  • Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum | Biro Hukum Ditjen Minerba KESDM
  • Dendi Adisuryo, S.H. | ALB Asia Leading Lawyer on Natural Resources
  • Arfidea D. Saraswati | Partner at AKSET Law

DOWNLOAD BROSUR
Brosur Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement

MATERI

  • Subtansi konsep kerjasama Pemegang Konsesi Pertambangan dan Kontraktor dalam Permen ESDM No. 28 tahun 2009 dan Substansi Perubahannya di Permen ESDM No. 24 Tahun 2012
  • Penyesuaian Pelaksanaan Usaha Jasa Pertambangan dan Kerjasama Operasi Penambangan
  • Contract Drafting Mining Service Agreement
  • Aspek Perpajakan pada Restrukturisasi Kerjasama Penambangan

INVESTASI

Rp 4.500.000,- /orang (Setelah 14 Mei 2013)
Rp 4.000.000,- /orang (Sebelum 14 Mei 2013)

WAKTU DAN TEMPAT

21 - 22 Mei 2013
The Akmani Hotel

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91
Sawah Besar - Jakarta Pusat 10350

INFORMASI DAN REGISTRASI

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement
Office Line
021 5312 6623

Yazid
0857 8021 0665

Adit

0857 1603 3921
Linda
0813 1981 2190
Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement
Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement
Lihat profil LinkedIn EMLI Training

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement

MEDIA PARTNER

ASPINDO Image
MIKomunitas Image
PERADI Image
InfoSeminar21.com Image

EMLI Training, Setiabudi Building 2, 6th Floor, suite 605 C, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12950

Jumat, 03 Mei 2013

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement

 

Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 (Permen 24/2012) tidak secara signifikan mengubah model hubungan kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dan kontraktor yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009 (Permen 28/2009). Seperti yang diketahui, Permen 28/2009 telah mengubah konsep dasar kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dengan kontraktor yang lazim dipraktekan oleh para pelaku usaha pertambangan pada saat itu. Adapun yang dimaksud dengan perubahan konsep kerjasama yang diatur dalam Permen 28/2009 tersebut adalah:

  • Kegiatan inti pertambangan harus dikerjakan sendiri oleh perusahaan pemegang konsesi pertambangan;
  • Dalam kerjasama operasi pertambangan tidak diperbolehkan adanya uang/pembayaran dari kontraktor kepada pemegang konsesi pertambangan;
  • Pengutamaan jasa pertambangan lokal dan nasional;
  • Batasan pelibatan anak perusahaan/afiliasi sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan.

Permen 24/2012 memperjelas klasifikasi kegiatan pertambangan yang dapat dikerja-samakan oleh pemegang konsesi dengan para kontraktor. Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class (KIHP Advance Class) ini akan menyegarkan kembali pemahaman tentang Permen 28/2009 dan perubahannya di Permen 24/2012. Disini para peserta juga akan mendapatkan materi tentang penyusunan kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan dan pemaparan materi tentang dampak perubahan nilai pajak yang harus dibayar setelah model kerja sama yang diatur dalam peraturan tersebut dipraktekkan.


SIAPA YANG HARUS HADIR ?

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri batubara atau pihak-pihak lain yang memilki minat dalam hukum pertambangan di Indonesia, antara lain:

  • Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang
  • Perusahaan trading
  • Legal staff
  • Legal manager
  • Manager operasional
  • Manager keuangan
  • Lawyer
  • Konsultan
  • Lembaga pemerintah
  • Penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan
  • Akademisi
  • Mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di bidang pertambangan
  • Pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

PEMBICARA

  • Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum | Biro Hukum Ditjen Minerba KESDM
  • Dendi Adisuryo, S.H. | ALB Asia Leading Lawyer on Natural Resources
  • Arfidea D. Saraswati | Partner at AKSET Law

 

Materi

  • Subtansi konsep kerjasama Pemegang Konsesi Pertambangan dan Kontraktor dalam Permen ESDM No. 28 tahun 2009 dan Substansi Perubahannya di Permen ESDM No. 24 Tahun 2012
  • Penyesuaian Pelaksanaan Usaha Jasa Pertambangan dan Kerjasama Operasi Penambangan
  • Aspek Perpajakan pada Restrukturisasi Kerjasama Penambangan

Investasi

Rp 4.500.000,- /orang (Setelah 14 Mei 2013)

Rp 4.000.000,- /orang (Sebelum 14 Mei 2013)

 

Waktu dan Tempat

21 - 22 Mei 2013
The Akmani Hotel

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91
Sawah Besar - Jakarta Pusat 10350

 

Informasi dan Registrasi

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement
Office Line
021 5312 6623

Yazid
0857 8021 0665

Adit

0857 1603 3921

Linda

0813 1981 2190

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement

Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advance Class : Mining Service Agreement

Lihat profil LinkedIn EMLI Training

 

EMLI Training, Setiabudi Building 2, 6th Floor, suite 605 C, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12950

Senin, 29 April 2013

Kursus Intensif Hukum Kelistrikan – EMLI Training

 

Seiring tingginya kebutuhan listrik, alokasi budget pemerintah untuk pengembangan Kelistrikan Nasional terus meningkat per tahunnya. Mengacu UU Kelistrikan No.30/2009, penyediaan listrik kebutuhan publik merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, diselenggarakan oleh BUMN yang ditunjuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun, sepanjang tidak merugikan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta, koperasi dan badan usaha lainnya untuk berkontribusi menyelenggarakan penyediaan listrik baik untuk pemakaian sendiri maupun untuk umum, berdasarkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUK & IUKU).


Dalam jangka menengah, pemerintah mengestimasi proyeksi investasi pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional mencapai nilai puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah, dimana anggarannya akan bersumber dari APBN, BUMN, dan kontribusi swasta baik sebagai Independent Power Producer (IPP).


Dengan membahas dinamika Sistem Kelistrikan Nasional serta proyeksi pengembangan kelistrikan nasional jangka panjang dan menengah, Kursus Intensif Hukum Kelistrikan sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kelistrikan termasuk PLN, Independent Power Producer (IPP), lembaga pembiayaan, serta lembaga terkait lainnya.


SIAPA YANG HARUS HADIR ?
Program ini dirancang untuk para mereka yang aktif dalam industri kelistrikan atau pihak-pihak lain yang memiliki minat mengetahui perkembangan usaha kelistrikan di Indonesia:

  • Direksi Perusahaan yang Berhubungan dengan Kelistrikan
  • Legal Manager dan Legal Counsel Perusahaan Kelistrikan (IPP)
  • Konsultan Hukum (Lawyer)
  • Notaris
  • Perbankan
  • Mahasiswa

 

MATERI

  • Pengantar Hukum Ketenagalistrikan
  • Mekanisme Pengadaan dan Prosedur Perizinan Usaha Kelistrikan
  • Lingkungan dan Community Development
  • Penggunaan Tanah dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  • Ruang Lingkup Usaha PLN dalam usaha penyediaan tenaga listrik
  • Manajemen Resiko Proyek IPP
  • Legal Due Diligence (LDD) untuk industri IPP

 

Investasi

Rp 5.000.000,- /orang (Setelah 7 Mei 2013)

Rp 4.500.000,- /orang (Sebelum 7 Mei 2013)

 

Waktu dan Tempat

14 - 15 Mei 2013
The Akmani Hotel

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91
Sawah Besar - Jakarta Pusat 10350

 

Informasi dan Registrasi

Kursus Intensif Hukum Kelistrikan
Office Line
021 5312 6623


Yazid
0857 8021 0665

Noval

0821 1257 7828

Linda
0813 1981 2190


Kursus Intensif Hukum Kelistrikan


Kursus Intensif Hukum Kelistrikan


Lihat profil LinkedIn EMLI Training

EMLI Training, Setiabudi Building 2, 6th Floor, suite 605 C, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12950

Minggu, 14 April 2013

MEET, GREET,AND DISCUSS | TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA PERDIRJEN NO.644/2013

Pada tanggal 21 Maret 2013 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Perdirjen No. 644/2013sebagai perubahan atas Perdirjen No. 999/2011 yang mengatur tentang Tara Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara. Peraturan baru ini diantaranya mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi terkait dengan kegiatan transaksi penjualan yang harus mengikuti HPB setelah dikurangi harga penyesuaian tertentu. Peraturan tersebut juga mengatur tentang ketentuan royalti yang harus dibayar pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Meet, Greet and Discuss dengan tema Tara Cara Penetapan Besaran Biaya Peyesuaian Harga Patokan Batubara diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas lebih dalam dan detail tentang apa yang diatur dalam peraturan tersebut serta dampaknya bagi para pelaku usaha pertambangan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

PEMBICARA
ANDI ARI SANTOSO
| Drafter Perdirjen No. 644/2013 | Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara | Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Materi

Investasi
Rp 900.000,- /orang
(Non Alumni EMLI Training)
Rp 750.000,- /orang (Alumni EMLI Training)

Waktu dan Tempat
30 April 2013 | 09.00 - 11.30 WIB

favehotel Pasar Baru
Jl. K.H Samanhudi, Pasar Baru
Central Jakarta – Indonesia

Informasi dan Registrasi

Office Line : (021) 5312 6623
Angger : 0888 0855 5856
Noval : 0821 1257 7828
Linda : 0813 1981 2190

 

WWW.EMLITRAINING.COM